Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vaksinasi Koruptor, Pelanggar Hukum Lebih Utama di Bandingkan Taat Hukum

Vaksinasi Koruptor, Pelanggar Hukum Lebih Utama di Bandingkan Taat Hukum

Aspirasiproletar.com-Kabar tentang vaksinasi koruptor kini menuai banyak kritikan masyarakat, karena menganggap mereka yang melanggar hukum lebih di prioritaskan dari pada seseorang yang mematuhi hukum.

Pemerintah berdalih dilakukannya vaksinasi pada pelaku tindak korupsi merupakan sebuah hak asasi manusia (HAM). Lantas bagimana dengan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi? Bukankah semua memilikihak yang sama.

Banyak para pengamat menilai vaksinasi koruptor hanya akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat.

Dikutip dari CNN, Adrianus Meilala seorang Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Indonesia (UI) menilai tindakan tersebut sebagai indakor bahwa lebih utama hak seorang para terduga hukum dari pada mereka yang patuh hukum.

Vaksinasi Koruptor, Pelanggar Hukum Lebih Utama di Bandingkan Taat Hukum
Foto Adrianus Meilala

Lebih ironinya, banyak tenaga kesehatan dalam penanggulangan wabah covid-19 belum lah disuktin vaksin. Merujuk pada data Satgas Penanganan Covid-19, kurang lebih 198 ribu tenaga kesahatan belum disuntik vaksinasi.

Kesetaraan dalam vaksinasi

Jika pemerintah ingin memvaksinasi para pelanggar hukum dengan dalih hak asasi manusia, maka semua tahanan yang berjumlah sekitar 20 ribu di berbagai instansi, berhak mendapatkan vaksinasi prioritas seperti para pelaku koruptor.

"Seperti yang divaksin di KPK, mereka juga memiliki status hukum yang sama yakni tahanan," ujar Adrianus, dikutip dari CNN.

Tidak hanya Adrianus yang mengkritik kebijakan tersebut. Dewi Anggraeni dari Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan hal yang sama dengan Adrianus.


Vaksinasi Koruptor, Pelanggar Hukum Lebih Utama di Bandingkan Taat Hukum
Foto Dewi Anggraeni

"Tahanan KPK bukanlah kelompok prioritas yang berhak memperoleh vaksinasi tahap 1," ujar Dewi.

Lebih lanjut Dewi mengatakan bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan vaksinasi. Misalnya saja tenaga kesehatan.

Vaksinasi koruptor adalah tidak etis

Vaksinasi Koruptor, Pelanggar Hukum Lebih Utama di Bandingkan Taat Hukum
Foto Dr. Tirta

Dikutip dari Brito.id, Nada kekecewaan yang sama dirasakan juga oleh Dokter Tirta Mandira Hudhi yang lebih dikenal dengan dr. Tirta. Dr. Tirta menilai bahwa vaksinasi para pelaku korupsi merupakan pengambilan kebijakan yang tidak etis.

Dr. Tirta beralasan bahwa para pelaku koruptor ditahan karena “mencuri” uang rakyat, namun kini mereka mendapatkan vaksinasi dari uang rakyat, tentu sangat tidak etis. Jika ingin divaksinasi, maka seharusnya mereka mengeluarkan biaya sendiri, bukannya mendapatkan secara gratis.

Kekecawan pun kian dirasakan ketika mengetahui bahwa pelaku korupsi dana bantuan sosial (bansos) juga mendapatkan vaksinasi lebih dulu.

Sumber 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210226154940-20-611390/ironi-vaksinasi-tahanan-korupsi-didahulukan-rakyat-kemudian

brito.id/geram-vaksinasi-tahanan-kpk-dr-tirta-koruptor-divaksin-duluan-jujur-kecewa





Post a Comment for "Vaksinasi Koruptor, Pelanggar Hukum Lebih Utama di Bandingkan Taat Hukum"

Berlangganan via Email