Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peraturan Tentang Kebiri: Pelaksanaan dan Perlindungan HAM



Peraturan Tentang Kebiri

 

Peraturan Tentang Kebiri

Aspirasiproletar.com-Akhirnya pemerintah membuat peraturan tentang kebiri, peraturan tersebut ditujukan kepada para predator seksual. Peraturan tentang kebiri tersebut  telah ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo, setelah menunggu waktu empat tahun untuk menyusun serta mengesahkannya.

Banyak kalangan mengapresiasi kebijakan tersebut, serta mendukung melalui pemberian sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 tersebut.

Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung akan memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai PP No. 70/2020.

"Kami mendukung penandatangan peraturan tentang kebiri yaitu, PP No. 70/2020 oleh Presiden Jokowi pada 7 Desember 2020 lalu dan diresmikan pada Minggu, 3 Januari 2021," ujar Ketua Komnas PA Bandar Lampung, Ahmad Apriliandi Passa, Senin 4 Januari 2020 seperti dikutip dari Lampost.

Komnas PA berharap pemberlakuan PP tersebut dapat meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak. Melalui peraturan tentang peng-kebirian diharapkan juga memberikan rasa kekhawatiran terhadap pelakunya.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 memuat tentang tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Namun perlu digaris bawahi, peraturan tentang kebiri yaitu PP No. 70 hanya mengatur tahap pelaksanaan dan jangka waktunya saja. Mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Kesehatan (Menkes). 

Pemasangan Alat Deteksi Elektronik

Dalam pemberian alat deteksi elektronik tidak seperti pelaksaan kebiri, sehingga tidak perlu penilaian klinis di dalamnya.

Setelah melaksanakan hukuman pokok atau juga sebelum selesai masa hukuman, pelaku akan diberikan pemasangan alat deteksi elektronik. Sehingga Kemenkes akan menentukan tubuh bagian mana yang akan dipasangi alat berbentuk gelang yang dapat mendeteksi keberedaan pelaku.

Pemasangan alat deteksi elektronik hanya dilakukan pada para pelaku yang masuk kategori pencabulan saja. Namun akan berbeda hal jika pelaku melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur.

Pelaksanaan Pemberian Kebiri Kimia

Sebelum menjalani proses kebiri, pelaku terlebih dahulu diuji oleh tim dokter dan psikiater melalui pemeriksaan fisik dan wawancara.

Jika telah memenuhi persyaratan, pelaku akan diberikan zat kimia serta disaksikan juga oleh Jaksa, perwakilan Kemenkumham, dan juga Kemenkes. Pemberian kimia akan dilakukan selama dua tahun. Usai pelaksanaan kebiri, jaksa berkewajiban menyampaikan kondisi pelaku kepada keluarganya.

Penangguhan Waktu Pelaksanaan Kebiri

Tetapi jika hasil test yang dilakukan dokter dan psikiater menganggap pelaku tidak layak dikebiri, maka akan diberi penangguhan selama enam bulan untuk pengujian ulang. Sehingga pelaku tidak dapat begitu saja terlepas.

Pengumuman Identitas Pelaku Seksual Terhadap Anak

Dikutip dari Jawapos, Tidak saja sampai disitu sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 identitas pelaku juga akan dipublikasikan pada masyarakat.

Pemberian informasi tersebut  meliputi:

  • Nama pelaku;
  • Foto pelaku;
  • Alamat domisili pelaku.
Pemberian informasi di publish melalui berbagai platform, yaitu:
  • Mulai papan pengumuman;
  • Web kejaksaan;
  • Media massa cetak;
  • Media massa elektronik;
  • Pusat perbelanjaan;
  • Stasiun;
  • Terminal.

Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Walaupun telah mendapatkan hukuman baik bersifat jasmani dan rohani melalui peraturan tentang kebiri, pelaku seksual terhadap anak berhak mendapatkan rehabilitasi.

Pelaku akan mendapatkan bantuan rehabilitasi setelah tiga bulan melakukan eksekusi tambahan. Sehingga diharapkan pelaku dapat menjalani kehidupan dengan sesuai nilai dan norma yang ada di masyarakat.


 

Post a Comment for "Peraturan Tentang Kebiri: Pelaksanaan dan Perlindungan HAM"