Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pemberian Sanksi Mantan FPI dan HTI: Pada ASN


Pemberian Sanksi Mantan FPI dan HTI

Pemberian Sanksi Mantan FPI dan HTI

Aspirasiproletar.com-Pemberian sanksi mantan FPI dan HTI, pemberian sanksi tersebut dibuat sebagai bentuk dukungan pemerintah tentang penanganan radikalisme pada ASN.

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB), pada tahun 2019 lalu. SKB meliputi berbagai macam pelanggaran seperti mengeluarkan aspirasi yang bersifat mendukung terkait organisasi terlarang, sampai terlibat melalui keikutsertaan terhadap organisasi tersebut.

Dikutip dari KumparanNews, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Rudiarto Sumarwono, menjelaskan bahwa SKB tersebut berisikan tentang penguatan wawasan kebangsaan ASN dalam upaya penanganan radikalisme.

SKB yang dimaksud disini yaitu SKB yang telah diteken oleh 11 Menteri, yaitu:

  1. Menpan-RB;
  2. Mendagri;
  3. Menkumham;
  4. Menag;
  5. Mendikbud;
  6. Menkominfo;
  7. Kepala BIN;
  8. Kepala BNPT;
  9. Kepala BKN;
  10. Kepala BPIP;
  11. Ketua KASN.

Dengan adanya SKB tersebut diharapkan ASN patuh pada empat pelar negara Indonesia yaitu:

  1. UUD 1945,
  2. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
  3. Bhinneka Tunggal Ika.

Kasus Pencopotan Wadek FPIK UNPAD

Pencopotan Wadek FPIK UNPAD Asep Agus Handaka, menimbulkan pertanyaan. Universitas Padjadjaran memberhentikan Asep selaku Wakil Dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).

Pencopotan tersebut di karenakan Asep Agus Handaka merupakan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Mantan Wadek tersebut ternyata pernah menjadi Ketua DPD II  HTI di Kota Bandung, pada tahun 2014.

Tetapi pada tahun 8 Mei 2017, pemerintah membubarkan HTI dan menjadikannya sebagai sebuah organisasi terlarang di Indonesia.

Namun pencopotan tersebut hanya mengenai jabatan Wadek saja, bukan bersifat pemecatan sebagai dosen di UNPAD. Ini dilakukan UNPAD karena telah menyatakan sikap untuk turut serta dalam menjaga keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila.

FPI Sebagai Ormas Terlarang

Pemerintah secara resmi telah membubarkan ormas FPI, lembaga Kemenkumham menyatakan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, karena bertentangan dengan hukum.

Sejak 21 Juni 2019, FPI sudah bubar lantaran tidak mempuyai Surat Keterangan Terdaftar. Walaupun tidak mempunya SKT, FPI masih melakukan kegiatan yang bertentangan hukum, misalnya melakukan tindakan kekerasan, razia sepihak, dan juga provokasi.

Sanksi bagi ASN yang pernah bergabung dengan FPI dan HTI?

Dikutip dari KumparanNews, Ketua KASN Agus Pramusito mengatakan jika anggota ASN pernah bergabung dengan FPI, maka selama individu tersebut tidak berperilaku yang di luar aturan, maka Pemberian Sanksi Mantan FPI dan HTI tersebut tidak dapat diberikan padanya.

 "Jika ASN seseorang yang merupakan mantan anggota atau pernah bergabung menjadi FPI, tetapi belum pernah melakukan pelanggaran, baik bersifat administrasi maupun pidana, dan juga tidak lagi melakukan perilaku yang telah disampaikan dalam SKB pelarangan FPI, maka tidak dapat diberikan hukuman baik itu administrasi atau juga pidana,” ujar Ketua KASN, seperti dikutip dari KumparanNews.

 

Post a Comment for "Pemberian Sanksi Mantan FPI dan HTI: Pada ASN"

Berlangganan via Email