Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pantaskah Koruptor Dihukum Mati di Indonesia

Hukuman mati bagi koruptor

Pantaskah Koruptor Dihukum Mati

Aspirasiproletar.com-Mungkin masih banyak orang yang mempertanyakan perihal, pantaskah koruptor dihukum mati?. Pertanyaan ini tidak jarang menuai polemik di berbagai kalangan, karena ada kalangan yang tidak setuju koruptor dihukum mati bahkan ada juga kalangan yang mendukung tentang koruptor harus dihukum mati.

Alasan tidak setuju koruptor dihukum mati, karena koruptor memiliki hak untuk hidup walaupun telah melakukan suatu kesalahan. Namun disisi lain keharusan tentang koruptor dihukum mati karena kejahatan yang dilakukannya sudah di luar batas norma yang ada.

Misalnya saja, jika seorang pencuri normalnya hanya mampu mencuri sekitar maksimal 50 juta, namun akan berbeda hal dengan pelaku koruptor. Di mana para pelaku koruptor dapat mencuri uang rakyat bahkan hingga miliaran bahkan triliunan.

Korupsi adalah

Suatu pemanfaat kekuasan atau kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi merupakan perbuatan busuk yang meliputi penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Faktor yang sering kali menjadi penyebab terjadinya korupsi karena ketiadaan good governance dalam suatu sistem.

Sehingga mempermudah para pelaku korupsi untuk menjalankan niat busuknya, hanya sekedar mendapatkan keuntungan. Dengan meng-kesampingkan kepentingan orang lain dan juga rakyat.

Hukuman korupsi paling berat

Hukuman terhadap para koruptor di Indonesia memiliki variasi tergantung pada kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak, serta keuntungan yang diperoleh. Namun merujuk kepada Peraturan Makamah Agung, hukuman korupsi paling berat yaitu denda mencapai 100 Milyar dan hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman terberat koruptor di indonesia

Dikutip dari Detik.com, Hukuman terberat pada koruptor di Indonesia hanya sampai pada vonis penjara seumur hidup, sehingga tidak pernah terjadi koruptor yang dihukum mati. Tersangka korupsi yang terkena pelanggaran berat sehingga dijatuhi hukuman seumur hidup ialah, Adrian Waworuntu (pembobol Bank BNI), Akil Mochtar (ketua MK), Brigjen Teddy Hernayadi (Direktur Keuangan TNI AD).

Negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor

Negara yang menerapkan sanksi tegas (hukuman mati) terhadap para pelaku korupsi yaitu: China, Korea Utara, Iran, Pakistan, dan masih banyak lainnya. Namun negara yang sangat terkenal akan penerapan hukuman mati bagi koruptor ialah negara China.

Pemerintah China tidak akan segan untuk mengeksekusi para pejabatnya jika diketahui melakukan korupsi, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan kasus berat lainnya.

UU tentang hukuman mati bagi koruptor

Di indonesia belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang hukuman mati bagi koruptor. Alasan yang seringkali dimunculkan adalah pelanggaran HAM, ketika isu tentang tuntutan dibentuknya UU yang mengatur hukuman mati bagi korupsi.

Mengapa koruptor harus dihukum mati

Banyak kalangan menilai para koruptor tidak akan jera jika hanya diberikan kurungan penjara dan juga denda semata. Misalnya saja pada kasus Gayus Tambunan. Gayus Tambunan merupakan pelaku koruptor yang menikmati “surga dunia” di lapas, ia bahkan sempat pergi liburan di pulau Bali.

Kekhawatiran ini dapat dimaklumi, mengingat para pelaku koruptor masih dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan fasilitas mewah di penjara. Sehingga tidak membuat jera para pelaku korupsi di Indonesia. 

Hukuman mati di indonesia

Di Indonesia hakikatnya mempunyai peraturan mengenai hukuman mati, namun belum ada peraturan yang diberikan kepada para koruptor.

Hukuman mati ini hanya meliputi kasus pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang saja.

Pro hukuman mati bagi koruptor

Mewahnya fasilitas yang didapatkan para koruptor di penjara, sudah merupakan rahasia umum. Berulang-ulang rakyat hanya dipertontonkan perilaku busuk dan tidak bermoral, oleh mereka yang tidak mempunyai hati nurani. Sebut saja kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Banyak kalangan yang mendukung terhadap pro hukuman mati bagi koruptor tersebut.

Alasan tersebut terlontar karena ketika rakyat sedang merintih kelaparan, akibat ekonomi menurun disebabkan wabah covid. Namun masih ada manusia yang tidak bermoral tega memakan bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada yang membutuhkan.

 

Pantaskah koruptor dihukum mati atau tidaknya untuk dibuat sebagai peraturan, tergantung bagaimana cara pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi. Peraturan haruslah dibuat berdasarkan asas keadilan, sehingga dapat menghilangkan anggapan “hukum hanya tajam ke bawah”.

 

Post a Comment for "Pantaskah Koruptor Dihukum Mati di Indonesia"

Berlangganan via Email