Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Good Governance

Good governance

Good governance:Konsep yang didambakan

Aspirasiprolera.com-Good governance (tata kelola yang baik) merupakan sebuah konsep yang didambakan masyarakat, munculnya gagasan tersebut karena ketidakpuasaan masyarakat kepada kinerja pemerintah. Buruknya kinerja yang dilakukan pemerintah tentu menghambat pada penyelengaraan urusan publik, misalnya pembuatan kartu identitas. Konsep dibentuk karenan keinginan tentang sebuah tata kelola yang baik terutama pada sektor pemerinatahan.

Di  Indonesia sendiri konsep ini muncul ketika buruknya tata kelola pemerintahan pada masa orde baru. Runtuhnya orde baru membuat gagasan ini harulah di-implementasikan secara nyata, mengingat ‘trauma’ nya masyarakat terhadap era orde baru yang sarat akan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Maraknya kegiatan KKN dan terlalu sentralnya pusat pemerintahan memunculkan wacana tentang sebuah tata kelola yang baik. Tuntutan tersebut muncul sebagai bentuk keinginan masyarakat agar terciptanya suatu tata kelola yang baik di segala bidang, terutama di sektor pemerintahan.

Konsep good governance bukan saja di implementasikan pada pemerintah saja, namun diharuskan juga diterapkan di sektor lain, contoh di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga.

1. Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli

Konsep tata kelola yang baik sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak ke ambigu-an dalam memahami pengertian good governance. Singkatnya, banyak pihak menerjemahkan "tata kelola yang baik" sebagai konsep pada pemerintahan saja. Tata keola yang baik bukan mengenai tentang pengertian struktur dan manajemen lembaga saja

Karenanya, memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif.

Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.

Good Governance Menurut BAPPENAS

Banyak terdapat pengertian yang diberikan untuk mendefinisikan good governance, misalnya saja pada Bappenas.  Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tata Kelola yang Baik adalah penataan, peng-organisiran, pengolahaan yang baik yang berlandaskan kepada prinsip transparasi (keterbukaan), partisipasi (keikutsertaan), dan akuntabilitas (tanggung jawab) dalam mengatur di sektor pemerintah, dunia swasta, instansi pendidikan, masyarakat, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa "Tata Kelola yang Baik" adalah suatu cara tentang pengelolaan untuk terwujudnya cita-cita.

2. Prinsip Good Governance Menurut Para Ahli                 

Prinsip prinsip good governance pada dasarnya memiliki ciri yaitu tata kelola yang baik serta bertanggung jawab. Namun banyak pendefinisian mengenai prinsip "Tata Kelola yang Baik" itu sendiri, misalnya saja menurut UNDP.

Prinsip Good Governance Menurut UNDP

Berbagai macam prinsip telah dipaparkan oleh para ahli mengenai konsep good governance. "Tata Kelola yang Baik" memiliki banyak prinsip tentang bagimana kriteria tata pengelola yang baik dilakukan. Misalnya saja pada UNPD, United Nations Development Progra (UNPD) menyebutkan prinsip "Tata Kelola yang Baik" yang terdiri dari:

  1. Wawasan maju (visioner);
  2. Pembukaan dan transparansi (pembukaan dan transparansi);
  3. Partisipasi masyarakat (partisipasi);
  4. Tanggung jawab;
  5. Supremitie Hukum (Aturan Hukum)
  6. Demokrasi;
  7. Profesionalisme dan kompetensi (profesionalisme dan kompetensi);
  8. Reaktivitas (reaktivitas);
  9. Efisiensi dan efisiensi (efisiensi dan efisiensi);
  10. Desentralisasi (Desentralisasi);
  11. Kemitraan dengan dunia perusahaan swasta dan masyarakat (sektor swasta dan kemitraan masyarakat sipil);
  12. Komitmen terhadap kesenjangan (komitmen untuk mengurangi ketimpangan);
  13. Komitmen terhadap perlindungan lingkungan;
  14. Komitmen pasar yang adil (komitmen untuk pasar yang adil.

3. Contoh Good Governance

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa "Tata Kelola yang Baik" bukan saja tentang tata kelola pemerintahan saja, tapi juga diharuskan diterapkan di bidang lain misalnya di sekolah dan keluarga.

Sekolah

Sekolah merupakan sektor penting sebagai upaya langkah awal dalam upaya penerapan tata kelola yang baik, mengingat sektor pendidikan merupakan langkah awal dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Sehingga perlu yang namanya "Tata Kelola yang Baik" baik dari sarana, prasarana, dan juga kualitas pendidik tersebut.

Keluarga

Di lingkungan keluarga sangat perlu diterapkan, karena keluarga merupakan agen sosialisasi yang bertujuan menerapkannya di lingkungan keluarga. Misalkan Setiap anggota keluarga memiliki hak untuk memberikan solusi atau gagasan tentang masalah yang muncul dalam keluarga.

Contoh diatas merupakan peng-implementasian terhadap prinsip good governance yaitu, partisipasi. Dengan adanya partisipasi yang baik tentu akan mendorong terciptanya tata kelola dalam keluarga yang baik.

4. Good Governance dalam Islam

Jauh sebelum sebelum gagasan tentang "Tata Kelola yang Baik" muncul, Islam telah mengajarkan kepada umatnya dalam mengelola suatu sistem, terutama perihal keuangan.

Allah telah banyak berfirman didalam Al-Quran untuk mengelola suatu dengan baik dan juga bertanggung jawab demi tercapainya sebuah keadilan dan juga kesejahteraan.

Ajaran Islam tidak saja membahas tentang tata cara perilaku seseorang kepada Tuhan dalam peribadahan semata. Namun Islam mengatur pada sendi kehidupan sebagai bentuk aturan agar terciptanya keseimbangan. Manusia merupakan mahluk yang dilahirkan tanpa ilmu tapi Allah memberikan pengajaran kepadanya sebagai bentuk kasih sayang.

Konsep Good Governance dalam Islam

  1. Konsep tanggung jawab; 
  2. Transparansi; 
  3. Keadilan; 
  4. Ekuitas (kesetaraan).

Dalam pelaksanaan good governance dalam Islam, Islam mengajarkan beberapa prinsip tentang pengelolaan yang baik. Misalnya dalam suatu sistem pengelolaan keuangan, haruslah memiliki asa tanggung jawab. Tanggung jawab ini disertai dengan orientasi kepada akhirat, yang mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia.

Dengan adanya rasa tanggung jawab yang berlandaskan kepada kepatuhan/ketakutan akan hari akhir (hari dimintai pertanggungjawaban) maka akan terciptanya dorongan untuk melakukan tata kelola yang optimal.

5. Permasalahan good governance di Indonesia

Indonesia dewasa ini selalu banyak mengalami permasalahan terhadap penerepan good governance. Tidak jarang permasalahan tersebut memunculkan sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah yang dipercayai sebagai pengelola urusan publik, sering kali dianggap gagal dalam melayani masyarakat.

Misalnya saja pada sektor pelayanan publik, yang mana masih banyak terdapat kelambatan dalam pelayanan yang diberikan oleh petugasnya. Kelambatan tersebut diakibatkan prosedur yang tidak teratur, saranan dan prasanan yang kurang mendukung, dan juga kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai.

Efendi (2005) mengungkapkan bahwa setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menimbulkan masalah dan harus dikoreksi dalam "Tata Kelola yang Baik" di Indonesia, antara lain:

  1. Integritas Pemain Pemerintah;
  2. Kondisi politik nasional;
  3. Kondisi ekonomi masyarakat;
  4. Kondisi sosial masyarakat;
  5. Tidak adanya sistem akuntansi yang andal;
  6. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya;
  7. Tidak ada standar akuntansi keuangan publik standar.

Kesimpulan

Dengan adanya konsep good governance (tata kelola yang baik) pada suatu sistem, baik dari pemerintah, instansi pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Diharapkan muncul suatu pengelolaan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip "Tata Kelola yang Baik", sehingga dapat memicu kesejahteraan yang diinginkan oleh semua kalangan masyarakat.

Sumber Referensi

Siti Maryam, Neneng. "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik." JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM 6 (2017).

FAQ GOOD GOVERNANCE

Good governance adalah?

Penataan, peng-organisiran, pengolahaan yang baik yang berlandaskan kepada prinsip transparasi (keterbukaan), partisipasi (keikutsertaan), dan akuntabilitas (tanggung jawab) dalam mengatur di sektor pemerintah, dunia swasta, instansi pendidikan, masyarakat, dan lain-lain. (BAPPENAS).

Arti good governance?

Sebuah konsep yang menuntut tentang suatu pengelolaan yang baik serta bertanggung jawab, yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Prinsip-prinsip good governance?

United Nations Development Progra (UNPD) menyebutkan prinsip "Tata Kelola yang Baik" yang terdiri dari:

  • Wawasan maju (visioner);
  • Pembukaan dan transparansi (pembukaan dan transparansi);
  • Partisipasi masyarakat (partisipasi);
  • Tanggung jawab;
  • Supremitie Hukum (Aturan Hukum)
  • Demokrasi;
  • Profesionalisme dan kompetensi (profesionalisme dan kompetensi);
  • Reaktivitas (reaktivitas);
  • Efisiensi dan efisiensi (efisiensi dan efisiensi);
  • Desentralisasi (Desentralisasi);
  • Kemitraan dengan dunia perusahaan swasta dan masyarakat (sektor swasta dan kemitraan masyarakat sipil);
  • Komitmen terhadap kesenjangan (komitmen untuk mengurangi ketimpangan);
  • Komitmen terhadap perlindungan lingkungan;
  • Komitmen pasar yang adil (komitmen untuk pasar yang adil.

Permasalahan good governance di Indonesia?

Efendi (2005) mengungkapkan bahwa setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menimbulkan masalah dan harus dikoreksi dalam "Tata Kelola yang Baik" di Indonesia, antara lain:

  • Integritas Pemain Pemerintah;
  • Kondisi politik nasional;
  • Kondisi ekonomi masyarakat;
  • Kondisi sosial masyarakat;
  • Tidak adanya sistem akuntansi yang andal;
  • Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya;
  • Tidak ada standar akuntansi keuangan publik standar.


                                                           


Post a Comment for "Good Governance"

Berlangganan via Email