Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Permasalahan Good Governance di Indonesia Tidak Kunjung Usai

Good governance dalam islam

Permasalahan Good Governance di Indonesia

Aspirasiproletar.com-Good governance merupakan sebuah tuntuan masyarakat kepada sistem untuk menciptakan suatu tata kelola yang baik. Namun Dalam penerapan konsep good governance, sering kali menua permasalahan good governance di Indonesia itu sendiri.

Efendi (2005) mengungkapkan bahwa setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menimbulkan masalah dan harus dikoreksi dalam penerapan tata kelola yang baik, antara lain:

1.Integritas Pemain Pemerintah

Pemain pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan atau tata kelola yang baik untuk diterapkan. Integritas pemerintah Hautes akan dapat mencegah penyimpangan, seperti korupsi, praktik korupsi dan penyimpangan lainnya. Integritas pemain pemerintah rendah sering menjadi penyebab korupsi dan mengatasinya.

2. Kondisi politik nasional

Jangan memperhitungkan peran politik sepele dalam administrasi pemerintah. Kebijakan dapat membawa masalah dan menghambat implementasi tata kelola yang baik di suatu negara. Tata pemerintahan yang baik akan sulit dicapai di negara yang memegang konsep politik non-demokratis. Misalnya, di Indonesia, yang merupakan negara demokratis, masih ada banyak kasus yang terjadi karena pemungutan suara minoritas yang kurang diperhatikan bahwa tidak menunjukkan karakteristik masyarakat demokratis.

3. Kondisi ekonomi masyarakat

Krisis ekonomi di suatu negara juga dapat menjadi masalah tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Banyak masalah sosial terjadi di masyarakat karena krisis ekonomi, jika tidak segera diatasi, dapat mengganggu kinerja pemerintah secara keseluruhan. Di Indonesia, ini sering sering terjadi, misalnya dengan bertindak harga pangan karena kesalahan kebijakan ekspor.


4. Kondisi sosial masyarakat

Karena keberadaan masyarakat yang solid adalah salah satu bentuk nyata dari keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah yang diterapkan dan telah secara aktif berpartisipasi dalam penentuan dan implementasi kebijakan negara. Komunitas harus dipantau dalam administrasi pemerintah. Namun, pada kenyataannya, masyarakat masih tak berdaya di depan negara dan masih ada banyak contoh konflik sosial di masyarakat yang terjadi di Indonesia, seperti konflik antara suku, anarkisme kelompok, dll. 

Sistem hukum jelas merupakan bagian integral dari proses administrasi negara. Sistem hukum adalah faktor yang sangat penting dalam penerapan tata kelola yang baik. Sistem hukum yang rendah akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah. Tata pemerintahan yang baik akan sangat sulit untuk diterapkan di negara yang memiliki sistem hukum yang rendah. Hukum seharusnya tidak memeriksa posisi atau posisi seseorang di masyarakat, tetapi juga diterapkan tanpa perbedaan.

Ini sering tidak diterapkan di Indonesia karena selalu ada perlakuan khusus untuk pejabat korup dan lainnya. Selain poin yang disebutkan oleh Efendi di atas, masih banyak hal lain yang merupakan masalah tata kelola yang baik di Indonesia. Jika kita ingin lebih terlihat lebih, misalnya dalam proses akuntansi negara atau informasi keuangan, ada beberapa hal lain yang menghambat tata kelola yang baik dapat diterapkan dan berhasil di Indonesia. 

5. Tidak adanya sistem akuntansi yang andal

Di Indonesia, sistem akuntansi masih dianggap kurang dapat diandalkan untuk mendukung proses pendaftaran dan pelaporan keuangan. Ini mengarah pada kelemahan pengendalian internal di pemerintahan daerah. Jika ini masalahnya, tata kelola yang baik akan sulit diterapkan.

6. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya

Masih banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki konteks pendidikan akuntansi. Selain itu, masih ada sangat sedikit peneliti akuntansi sesuai dengan kriteria yang tertarik pada pengembangan pekerjaan di pemerintahan daerah. Ini bisa menjadi hasil kompensasi atau manfaat rendah yang ditawarkan.

7. Tidak ada standar akuntansi keuangan publik standar

Meskipun sangat penting untuk menjadi referensi untuk mewujudkan laporan keuangan yang akan menjadi salah satu mekanisme kontrol. Dengan tidak adanya standar standar ini, proses transparansi masih sulit diimplementasikan karena tanggung jawab keuangan tidak dapat ditampilkan dalam mode jelas. Masih banyak tanggung jawab yang bertanggung jawab dengan biaya fiktif dan ini sulit diperhitungkan secara transparan.

Misalnya, dari masalah ini, misalnya, dalam kasus mafia pajak yang menekankan sesi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak-hak kuesioner. Ini menunjukkan bahwa pejabat publik di bidang perpajakan tidak dalam posisi untuk melakukan tugasnya dengan transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, ada juga kasus Centuri Bank yang belum selesai, yang juga menunjukkan tata kelola yang baik masih tidak diterapkan di Indonesia.


Pada semua masalah, masalah paling umum di Indonesia berada di bidang integritas pemain pemerintah, terutama dalam hal korupsi. Tentu akan memunculkan sikap antipati masyarakat pada pemerintah itu sendiri.


 


  

Post a Comment for "Permasalahan Good Governance di Indonesia Tidak Kunjung Usai"

Berlangganan via Email