Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 Prinsip Prinsip Good Governance menurut UNDP

Prinsip Prinsip Good Governance menurut UNDP

Prinsip Prinsip good governance menurut UNDP

Aspirasiproletar.com-Prinsip good governance (tata kelola yang baik) menurut UNDP ada empat belas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1)Tata Kelola Instan (Visi Strategis), semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan level harus didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan periode pencapaian dan dilengkapi dengan strategi implementasi yang tepat, manfaat dan keberlanjutan.

2) Tata kelola terbuka (transparan), dapat dikatakan sebuah pengelolaan yang baik jika masyarakat memiliki kenyamanan mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah

3) Tata kelola yang mendorong partisipasi masyarakat, orang-orang yang tertarik berpartisipasi dalam proses perumusan dan / atau pengambilan keputusan tentang kebijakan publik yang ditujukan untuk masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kebijakan yang melibatkan masyarakat luas.

4) Tata Kelola yang Diatur / Akuntabel, Instansi Pemerintah dan Aputatif mereka harus dapat menjelaskan pelaksanaan otoritas yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi utama. Demikian juga dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawab-kan.

5) Tata kelola yang menjunjung tinggi supremasi hukum, manifestasi nyata dari prinsip ini mencakup penyelesaian kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran hukum, dan pengembangan budaya hukum. Pelaksanaan ini dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur terbuka dan jelas, serta tidak menggunakan politisasi.

6) Tata kelola demokratis dan berorientasi konsensus, kebijakan konstruksi merumuskan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan oleh eksekutif. Keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus, sehingga setiap kebijakan publik yang diambil untuk terwujudnya cita-cita bersama.

7) Tata Kelola berdasarkan Profesionalitas dan Kompetensi, manifestasi konkret dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya untuk menilai kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan pada tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya meningkatkan atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

8) Tata kelola cepat (responsif), pejabat pemerintah harus responsif terhadap perubahan dalam situasi / kondisi yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan mengambil inisiatif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

9) Tata Kelola yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, maksudnya pemerintah pusat dan daerah harus melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan baik secara skala kecil maupun besar yang meliputi posisi dan fungsi. Dan juga selalu berusaha mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lain yang tersedia dan efektif.

10) Tata kelola terdesentralisasi, tugas pelanggan dan wewenang untuk semua tingkatan aparatur sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memberikan kebebasan yang cukup untuk mengelola layanan publik dan keberhasilan pembangunan di pusat dan di daerah.

11) Tata Kelola yang mendorong kemitraan dengan dunia bisnis, sektor swasta dan masyarakat, pengembangan masyarakat.

12) Madani dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerja sama atau kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang merupakan hambatan untuk pembentukan kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan meningkatkan sistem layanan ke masyarakat dan sektor swasta dan implementasi layanan terintegrasi.

13) Tata Pemerintah yang memiliki komitmen untuk pengurangan celah, mengurangi kesenjangan di berbagai bidang baik antara pusat maupun wilayah dan antar daerah secara adil dan proporsional adalah bentuk nyata dari prinsip-prinsip pengurangan kesenjangan. Ini juga mencakup upaya untuk menciptakan ekuitas hukum (ekuitas hukum) dan mengurangi berbagai perawatan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara pria dan wanita dalam kehidupan masyarakat.

14) Tata Kelola yang memiliki komitmen terhadap lingkungan, daya dukung lingkungan menurun karena pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban untuk mengkompilasi analisis dampak lingkungan akibatnya, secara konsisten penegakan hukum penegakan, aktivasi lembaga pengendalian dampak lingkungan, dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan adalah contoh dari perwujudan komitmen terhadap lingkungan.

Itulah 14 prinsip prinsip good governance menurut UNDP (United Nations Development Progra).


Post a Comment for "14 Prinsip Prinsip Good Governance menurut UNDP"